JGST

Sang Nata alon ngandika 
Wruhanira Mangkubumi 
Yen praptane kaki Jendral 
Minta anggadhuh pasisir 
Sun yayi wus marengi 

Kumpeni pamitanipun 
Wit kapengkok wicara 
Njeng Pangeran matur aris 
Dhuh Pukulun dene ta boten kadosa 
 

Bait-bait kalimat di atas adalah keluhan Paku Buwana II kepada Pangeran Mangkubumi, adiknya, yang dimuat dalam Babad Giyanti karya Yasadipura I. Dalam dialog tersebut tergambar kegelisahan hati Paku Buwana II saat ditekan Gubernur Jenderal Von Imhoff agar menyerahkan wilayah pesisir Mataram kepada VOC. 

Tidak lama kemudian, Pangeran Mangkubumi mengangkat senjata melawan VOC. Peperangan tersebut berujung pada Perjanjian Giyanti yang dikenal dengan Palihan Nagari, dimana tanah Mataram dibagi menjadi dua. Sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah Kasunanan Surakarta, dan wilayah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 antara Pangeran Mangkubumi dengan Nicholas Hartingh sebagai wakil VOC. 

Konsep Mandala dalam Wilayah Kesultanan Yogyakarta

Kesultanan Yogyakarta mewarisi pola kerajaan konsentris dalam mengatur tata ruang wilayahnya. Konsep tata ruang ini dikenal dengan konsep mandala dan sudah dipakai oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Mataram Islam, Majapahit, dan Mataram Hindu. Dalam konsep mandala, keberadaan raja atau kerajaan menjadi titik pusat.

Keruangan wilayah Yogyakarta terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

Kraton. Sebagai pusat kekuasaan, kraton bertanggung jawab atas parentah njero (pemerintahan dalam). Secara fungsi juga sebagai perantara antara Sultan dengan pemerintah luar. Sultan dan keluarganya tinggal di wilayah ini.
Nagara atau kuthanegara (ibu kota). Wilayah ini diperuntukkan bagi tempat kedudukan parentah njaba atau pemerintahan luar. Ruang ini diisi oleh para pangeran, patih dan para pejabat tinggi lainnya.
Negaragung adalah wilayah inti kerajaan yang terletak di sekeliling kuthanegara. Wilayah ini sebagian besar adalah tanah lungguh untuk para pejabat kerajaan yang tinggal di kuthanegara.
Mancanegara adalah seluruh wilayah kerajaan yang berada di luar wilayah negaragung. Wilayah ini diperintah oleh para bupati yang ditunjuk oleh Sultan dan bertanggungjawab kepada patih.
Secara garis besar wilayah kesultanan terbagi menjadi dua, yaitu wilayah negaragung atau wilayah inti kerajaan tempat keraton berada, dan wilayah mancanegara atau provinsi luar yang tidak berhubungan langsung dengan Sultan.

JGST

Sang Nata alon ngandika 
Wruhanira Mangkubumi 
Yen praptane kaki Jendral 
Minta anggadhuh pasisir 
Sun yayi wus marengi 

Kumpeni pamitanipun 
Wit kapengkok wicara 
Njeng Pangeran matur aris 
Dhuh Pukulun dene ta boten kadosa 
 

Bait-bait kalimat di atas adalah keluhan Paku Buwana II kepada Pangeran Mangkubumi, adiknya, yang dimuat dalam Babad Giyanti karya Yasadipura I. Dalam dialog tersebut tergambar kegelisahan hati Paku Buwana II saat ditekan Gubernur Jenderal Von Imhoff agar menyerahkan wilayah pesisir Mataram kepada VOC. 

Tidak lama kemudian, Pangeran Mangkubumi mengangkat senjata melawan VOC. Peperangan tersebut berujung pada Perjanjian Giyanti yang dikenal dengan Palihan Nagari, dimana tanah Mataram dibagi menjadi dua. Sebelah timur Kali Opak menjadi wilayah Kasunanan Surakarta, dan wilayah barat menjadi Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 13 Februari 1755 antara Pangeran Mangkubumi dengan Nicholas Hartingh sebagai wakil VOC. 

Konsep Mandala dalam Wilayah Kesultanan Yogyakarta

Kesultanan Yogyakarta mewarisi pola kerajaan konsentris dalam mengatur tata ruang wilayahnya. Konsep tata ruang ini dikenal dengan konsep mandala dan sudah dipakai oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Mataram Islam, Majapahit, dan Mataram Hindu. Dalam konsep mandala, keberadaan raja atau kerajaan menjadi titik pusat.

Keruangan wilayah Yogyakarta terbagi menjadi empat bagian, yaitu:

Kraton. Sebagai pusat kekuasaan, kraton bertanggung jawab atas parentah njero (pemerintahan dalam). Secara fungsi juga sebagai perantara antara Sultan dengan pemerintah luar. Sultan dan keluarganya tinggal di wilayah ini.
Nagara atau kuthanegara (ibu kota). Wilayah ini diperuntukkan bagi tempat kedudukan parentah njaba atau pemerintahan luar. Ruang ini diisi oleh para pangeran, patih dan para pejabat tinggi lainnya.
Negaragung adalah wilayah inti kerajaan yang terletak di sekeliling kuthanegara. Wilayah ini sebagian besar adalah tanah lungguh untuk para pejabat kerajaan yang tinggal di kuthanegara.
Mancanegara adalah seluruh wilayah kerajaan yang berada di luar wilayah negaragung. Wilayah ini diperintah oleh para bupati yang ditunjuk oleh Sultan dan bertanggungjawab kepada patih.
Secara garis besar wilayah kesultanan terbagi menjadi dua, yaitu wilayah negaragung atau wilayah inti kerajaan tempat keraton berada, dan wilayah mancanegara atau provinsi luar yang tidak berhubungan langsung dengan Sultan.